JPNN.com 
Menteri Hadi Sebut Kebijakan Pertanahan Presiden Jokowi Berpihak kepada Rakyat
“Perusahaan masih dapat mengelola HGU, sedangkan 203,74 Ha diredistribusikan kepada masyarakat dengan skema pemberian hak di atas Hak Pengelolaan . Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak serta-merta mengalihkan hak atas tanah dan masyarakat dapat mengusahakan tanah tersebut secara produktif,” jelasnya.
Selain itu untuk petani penggarap lahan di Kabupaten Cilacap juga akan mendapatkan 1.204 bidang yang tersebar di empat desa eks Hak Erpacht Residen Banyumas dan Eks Perhutani dalam program redistribusi untuk rakyat.
“Upaya-upaya semacam ini terus kami lakukan dalam sisa waktu yang hanya sekitar 1,5 tahun lagi. Minimal ini menjadi ikhtiar membuat fondasi dan pola kerja yang baik bagi siapapun yang nanti akan meneruskan tugas kami,” kata Menteri Hadi. (ant/dil/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Menteri Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa kebijakan pertanahan yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo seperti redistribusi tanah untuk kepentingan rakyat
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Info Nusron soal Pagar Laut, Sertifikat Berpindah Misterius, Waduh
- Pakar Minta Menteri ATR/BPN Tak Seenaknya Cabut SHM Lahan Terdampak Abrasi
- Menteri Nusron Sudah Cabut 50 Sertifikat Pagar Laut dan Bakal Tambah Lagi
- GMPM Desak Penegak Hukum Periksa Eks Menteri ATR/BPN Hadi Thajanto Terkait Pagar Laut
- 50 Sertifikat HGB Pagar Laut Dibatalkan, Sisanya Bagaimana, Pak Nusron?
- Nusron Wahid Merespons Klaim Agung Sedayu Grup soal SHGB Pagar Laut, Tegas!
