Menteri Hadiri MoU Pengadaan Tabung Elpiji
jpnn.com - JAKARTA-Pertamina menandatangani perjanjian pengadaan Tabung Elpiji 3 Kg dengan empat BUMN. Diantaranya PT Wijaya Karya Intrade, PT Bosma Bisma Indra (BBI), PT Adhi Karya dan PT Barata Indonesia. Penandatanganan dihadiri Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, untuk mendukung percepatan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji dengan memproduksi kurang lebih 25 juta tabung elpiji ukuran 3 kg.
"Diharapkan program konversi ini bisa selesai 2009, dan Indonesia tidak menggunakan minyak tanah lagi," kata sofyan dalam sambutannya di acara penandatanganan perjanjian kerjasama antar BUMN di Jakarta, Rabu, (16/7).
Sebelumnya Pertamina telah bekerjasama dengan ASITAB (Asosiasi Industri Tabung Baja) telah memproduksi 70 juta tabung elpiji 3 kg. Sebelumnya program konversi mengalami sejumlah kendala seperti realisasi penerimaan tabung, quality assurance dan sertifikat layak edar. Dengan adanya sinergi antar BUMN ini, diharapkan dapat memberikan solusi bagi Pertamina dalam penyediaan tabung elpiji kemasan 3 kg tersebut.
Dana yang dikeluarkan untuk kerjasama pengadaan tabung dengan 4 BUMN ini sekitar Rp3,25 Triliun. Dimana harga satuan tabung 3 kg sesuai dengan peraturan menteri perindustrian Rp 129.857,00. Selain itu ditempat yang sama juga terdapat penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antara PT Pertamina dengan PT Pelindo II untuk kerjasama pembangunan kilang serta pengoperasian sarana /prasarana terminal khusus Kilang Banten Bay di pelabuhan Internasional Bojonegara.(wid)
JAKARTA-Pertamina menandatangani perjanjian pengadaan Tabung Elpiji 3 Kg dengan empat BUMN. Diantaranya PT Wijaya Karya Intrade, PT Bosma Bisma Indra
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah