Menteri Halim Iskandar Bantah Pernyataan Sri Mulyani

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah ada desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, demi mendapatkan kucuran dana desa.

Kasus yang sedang ditangani oleh Polda Sultra dengan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ini sebelumnya dikeluhkan juga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawari, dan telah mendapat atensi Presiden Jokowi.

Namun, Halim mengatakan semua pihak harus menyamakan persepsi dengan yang dimaksud dengan desa fiktif.

"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggung jawabkan. Itu enggak ada," tegas Halim.

Hal ini disampaikan Halim saat dikonfirmasi di Istana Negara, usai menghadiri acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, Jumat (8/11).

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes, semua penerimanya jelas dan ada pertanggungjawabannya. "Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," lanjut Halim.

Kakak kandung Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini memastikan jajarannya telah melakukan penelusuran terkait semua alokasi dana desa sesuai dengan tupoksi Kemendes.

"Sudah kami telaah, dan memang kami temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen, enggak akan turun itu (dana) kalau laporan tidak selesai," kata menteri dari PKB itu.