Menteri Hanif: Standar dan Norma Kerja Mutlak Diperlukan

jpnn.com, BALI - Isu ketenagakerjaan tak bisa lagi ditaruh di pinggiran untuk mengurangi eksploitasi tenaga kerja di sektor perikanan.

Posisinya harus digeser ke tengah sehingga menjadi prioritas bersama pemerintah dan negara-negara di kawasan.

Standar dan norma kerja layak (decent work) juga harus diterapkan secara efektif. Tanpa itu, sektor perikanan akan sangat rentan dengan pelbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri saat membuka Consultative Forum on Regional Cooperation Against Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery at Sea di Denpasar, Bali, Selasa (27/3).

Forum yang digelar Kementerian Koordinator Kemaritiman bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) itu dihadiri wakil-wakil dari unsur tripartit negara anggota ASEAN dan sejumlah negara lain.

Menurut Hanif, perlindungan pekerja sektor perikanan mutlak diperlukan.

Sebab, sektor ini berosiko tinggi dan rentan terhadap pelbagai bentuk pelanggaran standar, norma ketenagakerjaan, dan menjurus kepada eksploitasi tenaga kerja serta perbudakan.

Untuk itu, diperlukan peningkatan peran pengawas tenaga kerja agar standar dan norma-norma ketenagakerjaan diterapkan secara efektif.