Menteri Iftitah Tetap Yakin Bisa Kembangkan Kawasan Transmigrasi Meski Anggaran Terbatas

Namun, kata Iftitah, Kementrans telah mencoba yang terbaik untuk mereview, validasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru transmigrasi sejak dibentuk kembali pada Oktober 2024 lalu.
“Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Terkait dengan persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, Kementrans telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik.
Menteri Iftitah mengatakan pihaknya membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan terkait lahan di kawasan transmigrasi dalam waktu satu hingga dua minggu ini.
Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam raker tersebut mengapresiasi program kerja Kementrans.
Menurut Lasarus, meskipun dengan anggaran sedikit, Kementrans tetap semangat menjalankan program pemerintah.
“Bangga dengan program-program kementerian transmigrasi yang saat ini memang sudah minim perhatian. Paradigma baru transmigrasi perlu diapresiasi, dan kami DPR pasti mendukung program pemerintah dalam mengembangkan transmigrasi,” pungkas Lasarus. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Ini penegasan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara saat raker dengan Komisi V DPR yang membahas terkait efisiensi anggaran
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Wamen Viva Yoga Dorong Kawasan Transmigrasi Berkontribusi dalam Swasembada Pangan
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya