Menteri Johnny Dukung Kapolri Copot Pejabat Polri yang Terlibat Judi Online

Dia menjelaskan apabila ada tindak-tindakan melanggar hukum di ruang digital, maka yang bisa menegakkan hukum adalah Polri. 

Sementara, kata dia, Kominfo melaksanakan hal-hal yang sifatnya teknis digital dan telekomunikasi, seperti pemblokiran atau penutupan akses terhadap semua yang melanggar hukum. 

“Akan tetapi, pelanggaran hukumnya, adalah kewenangan Polri," tegasnya. 

Soal upaya pemberantasan platform judi online yang dilakukan Kominfo, Johnny mengatakan sejak 2018 hingga 31 Juli 2022, telah melakukan pemutusan akses terhadap 552.645 konten perjudian daring yang ditemukan di berbagai platform ruang digital Indonesia.

Rata-rata sepanjang Januari hingga Juli 2022, terdapat setidaknya 12.300 konten perjudian online yang ditangani dan dilakukan pemutusan akses atau blokir per bulan.

Selanjutnya, rata-rata, 410 konten perjudian online yang diblokir setiap hari. Namun, setiap hari juga ada banyak konten perjudian yang muncul kembali.

"Perlu dicatat bersama karena ini (platform judi) online, dipasangkan secara online, tidak di dalam ruang digital kami sudah berhasil untuk take down, maka juga mudah untuk di-upload lagi, dipasang kembali, dengan nama yang sedikit berbeda atau berbeda," katanya.

"Jadi, ini pekerjaan yang tiada hentinya, kejar-kejaran. Kominfo sendiri punya tim di cyber patrol yang bekerja 24 jam sehari, yang melakukan monitoring di ruang digital terus menerus," pungkas Johnny Gerard Plate.