JPNN.com 
Menteri Jokowi Sudah Mengajukan LKHPN, Wantimpres Nihil
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sudah seratus persen menteri dan wakil menteri di Kabinet Joko Widodo - Ma'ruf Amin, mengajukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sementara itu, Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) belum ada satu pun yang melaporkan LHKPN.
"KPK mengapresiasi kepatuhan seratus persen LHKPN untuk jenis pelaporan khusus oleh menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam keterangan yang diterima, Selasa (21/1).
Ipi menerangkan, total ada 51 orang menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri. Saat ini tercatat 22 orang (43 persen) telah melaporkan harta kekayaannya. Sisanya sebanyak 29 orang (57 persen) merupakan wajib lapor jenis pelaporan periodik.
"Mereka adalah para penyelenggara negara yang diwajibkan Undang-undang untuk menyampaikan laporannya saat menduduki jabatan publik," kata Ipi.
Lebih lanjut kata Ipi, data e-LHKPN per 21 Januari 2020, untuk ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang berjumlah sembilan orang.
"Sampai saat ini belum ada yang melaporkan harta kekayaannya. Mereka adalah para penyelenggara negara yang termasuk kategori wajib lapor periodik," kata Ipi. (tan/jpnn)
KPK mencatat sudah seratus persen menteri dan wakil menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin, mengajukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Dikabarkan Belum Lapor LHKPN, Raffi Ahmad: Lagi Proses
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi
- KPK Minta Menteri, Wamen, dan Kepala Badan Prabowo Segera Laporkan Kekayaannya
- Nilai OTT KPK di Kalsel Hampir Setengah Kekayaan Sahbirin Noor alias Paman Birin
