Menteri Karding Sebut Pemerintah Desa Berperan Kunci Terkait Pelindungan Pekerja Migran
"Dan, inilah yang menjadi salah satu faktor banyak kejadian-kejadian pelindungan yang tidak dapat kita jaga," sambungnya.
Oleh karena itu, Menteri Karding berharap, pemda, termasuk pemerintah desa memiliki rencana strategis kedepan yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan maupun anggaran terhadap pelindungan PMI. Terutama bagi daerah yang menjadi kantong-kantong penyalur PMI, seperti di NTB, NTT, Jawa, Lampung, hingga Kepulauan Riau.
"Kalau bisa, pak, ada paling tidak membantu fasilitasi pelatihan, peningkatan skill. Jadi, nanti kita carikan anggaran lain, tetapi ada perhatian dari pemerintah daerah. Syukur-syukur ada perda, bahkan yang berujung pada perdes (peraturan desa) khusus PMI ini," ujar Menteri Karding.
“Kami minta tolong kepada pemerintah desa, terutama Pak Yandri dan Pak Tito, kalau bisa kami dibantu kampanye di bawah untuk bagaimana PMI yang aman,” ujar Menteri Karding.(fri/jpnn)
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa memiliki peran kunci dalam memberikan pelindungan bagi calon PMI.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Kawendra, Gus Fawait, dan BP2MI Pulangkan Pekerja Migran Asal Jember dari Arab
- Polda Kaltara Bongkar 33 Kasus TPPO, 193 Korban Diselamatkan
- Kabar Australia: Sejumlah Hal yang Berubah di Negeri Kangguru pada 2025
- Menteri Rosan Sebut Tiongkok Berinvestasi Rp 120 Triliun untuk Indonesia
- Begini Sikap Pemerintah soal Putusan MK yang Batalkan Presidential Threshold
- Tim Reaksi Cepat KP2MI Menggagalkan Keberangkatan 8 Calon PMI Ilegal ke UEA