Menteri Kelautan Disarankan dari Unsur AL

jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya memilih menteri maritim atau kelautan dari unsur angkatan laut yang memiliki track record bersih dan tegas. Hal tersebut penting dilakukan  untuk menyelesaikan masalah kelautan yang masih tumpang tindih.

”Artinya yang menjadi menteri maritim atau kelautan itu yang diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan tumpang tindih antara peraturan dan regulasi yang terjadi selama ini,” terang praktisi Bidang Perkapalan dan Energi Yaniarsyah Hasan di Jakarta, Selasa (16/9).

Menurutnya, saat ini ada 14 lembaga yang mengorganisir soal maritim, namun masing-masing lembaga tidak bekerjasa sama dengan yang lembaga lain.  Akibatnya masalah kelautan tak pernah bisa diatasi.  

”Banyak sekali peraturan yang tumpang tindih di sektor kelautan seperti aturan dan lembaga yang berperan. Ini karena belum satu atap, untuk itu diperlukan seorang menteri kelautan yang disegani lembag-lembaga tersebut,” karya Yaniarsyah.

Menurutnya, yang diperlukan seorang mantan perwira militer bintang empat dari unsur angkatan laut, agar setidaknya meski regulasi belum satu atap, namun ada pemimpin yang bisa disegani sehingga tidak saling mengklaim kewenangan.

Namun demikian Jokowi tetap harus mengupayakan dalam pemerintahannya sekarang untuk membuat regulasi sektor kelautan ini.

”Banyak potensi di sektor kelautan yang bisa didapatkan jika regulasinya jelas dan satu atap. Ini tahap kedua yang harus diselesaikan oleh Jokowi,” imbuhnya.

Ia pun mengingatkan Jokowi untuk menyelesaikan regulasi rencana Tol Laut sebelum membahas rencana pembangunan infrastruktur untuk Tol Laut seperti yang sudah dijanjikan Jokowi.