Menteri Kelautan Disarankan dari Unsur AL
Regulasi itu menurut Yaniarsyah sangat perlu sebagai aturan main seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta. Sehingga tidak ada tumpang tindih yang bisa merugikan salah satu pihak.
Konsep tol laut yang dijanjikan Jokowi itu, kata Yaniarsyah adalah bagaimana membangun sebuah sistem transportasi laut yang memberikan kelancaran arus barang dan jasa sehingga menurunkan biaya-biaya yang timbul dalam perpindahan barang dan jasa.
Harapannya, agar terjadi keseimbangan harga baru dari barang dan jasa di masing-masing daerah atau diharapkan secara ekstrim terjadi penurunan harga barang dan jasa serta penurunan perbedaan harga di masing-masing daerah.
Dipaparkannya pula, selama ini dalam pengoperasian armada laut baik breakbulk maupun container dikenal dengan dua sistem yaitu tramper dan liner. Timbulnya dua sistem ini disebabkan penumpukan barang yang akan diangkat berbeda-beda, dan apabila tidak tercapai break even point (BEP), perusahaan-perusahaan pelayaran mengoperasikan armada secara tramper (tanpa jadwal dan berlabuh dibanyak pelabuhan) untuk mencapai tingkat BEP operasi.
”Sistem liner umumnya beroperasi dari pelabuhan ke pelabuhan tertentu dan ini dilakukan apabila potensi barang-barang yang akan diangkut telah mencapai BEP,” imbuhnya.
Karena itu, tol laut akan terlaksana bila didukung penuh oleh perusahaan-perusahaan pelayaran yang pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan swasta yang berorientasi pada profit. Mengingat saat ini tidak ada perusahaan angkutan laut (perkapalan) Pemerintah yang memiliki armada yang cukup untuk melaksanakan ini.
Hal ini sangat berbeda dengan angkutan seperti kereta api yang dikontrol oleh Pemerintah dan masih menjadi penugasan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sehingga lebih mudah untuk melakukan kebijakan-kebijakan.
Langkah penting yang bisa diambil Jokowi untuk mewujudkan tol laut ini, diusulkan Yaniarsyah adalah menentukan segera Spoke dan Hub Port (pelabuhan) yang akan di integrasikan dalam program Tol Laut, agar menarik perusahaan pelayaran untuk bisa berhitung secara bisnis dalam mensukseskan Program Tol Laut.
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya memilih menteri maritim atau kelautan dari unsur angkatan laut yang memiliki track record bersih
- Nataru 2024/2025, ASDP Bersama Stakeholder Optimalkan Kelancaran Lintas Merak-Bakauheni
- Info Terkini dari AKP Aji Rizndi Nugroho Soal Kasus Penganiayaan Satpam Kebun Raya Bogor
- Festival Seni Budaya Bakrie Kembali Hadir: Persembahkan 14 Tradisi Pernikahan Nusantara
- JAMAN Dukung Usul Prabowo Terkait Pelaksanaan Pilkada Melalui DPRD
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Tak Ada Bahaya BPA, Pemerintah Hingga Pakar Pastikan Konsumsi Air Galon Polikarbonat Aman