Menteri Kelautan Disarankan dari Unsur AL
Rabu, 17 September 2014 – 07:57 WIB
Termasuk mereview ulang tata perijinan sehingga perusahaan pelayaran diarahkan untuk melayani jalur-jalur yang dibutuhkan untuk mendukung program tol laut secara liner.
”Integrasi Transportasi perlu direncanakan segera karena angkutan laut umumnya dimiliki perusahaan swasta, pelabuhan dimiliki Pemerintah dan angkutan darat (diluar Kereta Api) dimiliki oleh swasta, sehingga tercipta integrasi sistem yang menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak perlu dilaksanakan segera,” pungkasnya. (ind)
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya memilih menteri maritim atau kelautan dari unsur angkatan laut yang memiliki track record bersih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Nataru 2024/2025, ASDP Bersama Stakeholder Optimalkan Kelancaran Lintas Merak-Bakauheni
- Info Terkini dari AKP Aji Rizndi Nugroho Soal Kasus Penganiayaan Satpam Kebun Raya Bogor
- Festival Seni Budaya Bakrie Kembali Hadir: Persembahkan 14 Tradisi Pernikahan Nusantara
- JAMAN Dukung Usul Prabowo Terkait Pelaksanaan Pilkada Melalui DPRD
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Tak Ada Bahaya BPA, Pemerintah Hingga Pakar Pastikan Konsumsi Air Galon Polikarbonat Aman