Menteri Keuangan Akui Kebijakan PEN Mengadopsi Prinsip Islam

Pemungutan pajak yang lebih bagi penduduk yang mampu juga digunakan untuk membangun infrastruktur dasar.

Ke depan akan sangat berguna terutama bagi keluarga miskin agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dan memiliki produktivitas.

“Jadi perpajakan sebenarnya mencerminkan apa yang kita sebut sebagai prinsip kesetaraan. Perancangan perpajakan agar kita mampu menyikapi isu pemerataan sangat kritis,” tegasnya.

Sri Mulyani menjelaskan APBN sangat kritis akibat bekerja keras memperbaiki keadaan di saat pandemi. Oleh karena itu pemerintah mencinpatakan sistem yang mereduksi distorsi dan ketimpangan baik ekonomi, sosial, dan kesehatan.

“Mari kita lihat bagaimana kita merancang APBN yang semakin mendorong pemerataan,” ujarnya.

Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu menjelaskan pemerintah merancang kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia karena selaras dengan prioritas yang digariskan Presiden Joko Widodo yaitu human capital atau pembangunan sumber daya manusia.

Indonesia mendedikasikan anggaran yang besar untuk belanja bagi pengembangan SDM baik dalam bentuk belanja pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.

“Belanja kesehatan sekarang mencapai lebih dari enam persen. Belanja pendidikan oleh konstitusi mengharuskan mengalokasikan 20 persen dari total anggaran. Jaring pengaman sosial termasuk subsidi untuk keluarga termiskin,” jelasnya.