Menteri Keuangan Bicara soal Utang Indonesia, Kabar Baiknya Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan terkait keadaan terkini utang Indonesia.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan realisasi pembiayaan utang pada Agustus 2021 menurun menjadi Rp 550,6 triliun dibanding Agustus 2020 sebesar Rp 692,3 triliun.

Angka itu menurun 20,5 persen karena penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

"Jadi memang SAL tahun 2020 digunakan dalam kondisi seperti saat ini," kata Menteri Keuangan, seperti dikutip dari Antara, Jumat (24/9).

Sri Mulyani memerinci ada faktor lain yang mereduksi pembiayaan utang Agustus. Beberapa faktor itu adalah penyesuaian investasi, kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III, serta proyeksi penyesuaian defisit APBN.

"Realisasi pembiayaan Agustus 2021 mencapai 46,8 persen dari target Rp 1.777,4 triliun dalam Undang-Undang (UU) APBN 2021," bebernya.

Perempuan kelahiran Bandarlampung itu mengatakn realisasi pembiayaan utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp 567,4 triliun dan pinjaman neto minus Rp 16,8 triliun.

"Kinerja pasar SBN kian membaik dengan imbal hasil atau yield yang relatif terjaga, seiring dengan adanya SKB III," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani sejak Januari hingga 15 September 2021, bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp 139,8 triliun yang berupa Surat Utang Negara (SUN) Rp 95,6 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 44,25 triliun.

Pemerintah pun mengupayakan diversifikasi SUN, salah satunya dengan penerbitan perdana Sustainable Development Goals (SDGs) bond senilai 500 juta euro dengan spread terhadap Mid-Swaps terendah untuk SUN denominasi euro dengan tenor 12 tahun.

"Hal ini menggambarkan kami terus hati-hati. APBN tertekan keras, tapi juga harus bekerja luar biasa keras melalui pembiayaan," kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan pula global bonds dalam rangka liability management senilai total USD 1,16 miliar.

"Upaya diversifikasi sumber pembiayaan dan mewujudkan efisiensi portofolio utang pemerintah," tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani. (antara/jpnn)