Menteri LH Optimis DPR Setujui Dokumen NIP

JAKARTA - Komisi VII DPR RI mengisyaratkan akan menyetujui dokumen rencana penerapan nasional atau National Implementation Plan (NIP). Hal tersebut terlihat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (24/2).

“Saya kira dewan akan menyetujui dokumen NIP yang kami berikan, karena hal ini jelas untuk kepentingan masyarakat luas,” katanya saat ditemui seusai RDP.

“NIP ini disusun berdasarkan kesepakatan oleh stakeholders, baik pemerintah, wakil rakyat, perguruan tinggi, dan asosiasi yang berkaitan dengan penggunaan bahan POPs,” lanjutnya.

Dikatakan, setiap negara diwajibkan untuk menyusun rencana Konvensi Stockholm atau lebih dikenal dengan NIP. Konvensi tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahaya Persistent Organic Pollutans (POPs).