Menteri LH: Pengawasan Tambang Batubara Lemah

BANJARBARU- Menteri Lingkungan Hidup, Prof Gusti Muhammad Hatta menilai sejumlah bupati di Kalsel terlalu mengobral menerbitan izin Kuasa Pertambangan (KP) Batubara. Menurut Hatta, pemberian izin KP itu semakin parah menjelang Pilkada. Ironisnya, banyaknya penerbitan izin KP batubara itu tidak disertai pengawasan yang baik. "Jadi, meskipun KP luasannya kecil, kalau banyak, jumlahnya jadi luas juga. Tapi saya bersyukur, tahun 2010 ini KP tidak boleh lagi dikeluarkan bupati," ujarnya.

Hatta pun mencurigai, lemahnya pengawasan ini karena bupati terlibat dalam pengeluaran izin KP tersebut. "Atau izin KP-nya punya bupati, jadi BLHD (badan lingkungan hidup daerah) tidak berani mengawasi, takut dimarahi bupati," ujarnya.

Karena itu, Kementrian LH akan melakukan pengawasan langsung ke daerah-daerah. "Jadi saya menteri yang bisa masuk hutan, ke kampung-kampung, ke luar negeri juga bisa," ujar Hatta.

Ditambahkan, Kementrian LH berpegang pada UU no.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Kalau ada kerusakan lingkungan di daerah, kita panggil pejabat dan pengusahanya, kalau mereka tidak memperbaiki, bisa dipidana," tegasnya.(ran/fuz/jpnn)