Menteri LHK : Akuntabilitas Kunci Utama Good Governance

Dalam hal akuntabilitas teknis manajemen, pengawasan dan pengendalian dilakukan terkait efektifitas program penganggaran, aktivitas yang diterima masyarakat, pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya, hingga pengawasan terhadap potensi-potensi laten korupsi, dan monitoring dan pengukuran kinerja.

Sedangkan dalam akuntabilitas politik, KLHK termasuk lembaga yang interaktif dengan komisi di DPR.

Selain pengawasan eksternal dalam hal perijinan, Menteri Siti juga mengimbau seluruh jajaran KLHK terlibat dan melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) internal, yang diintegrasikan ke dalam sistem utama, kewajiban untuk pakta integritas dalam setiap ijin yang keluar, lahirnya komisi etik di Kementerian dan mencanangkan gerakan bebas korupsi.

"Semua ini merupakan bagian penting dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam dukungan BPKP, pengendalian intern pemerintah, serta penguatan tata kerja administrasi dan disiplin anggaran, serta penajaman dan pemagaman tupoksi dalam hubungan kausalitas," lanjutnya.

Terkait kausalitas, Menteri Siti memandang hal tersebut sangat penting, karena menurutnya apapun kebijakan yang dilakukan, akan sulit implementasinya jika tidak tahu bagaimana hubungan kausalitas suatu persoalan itu untuk diselesaikan.

Pada pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan KLHK Tahun 2017, KLHK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Menteri Siti berharap hal tersebut dapat dipertahankan ini pada tahun-tahun berikutnya.

Arti penilaian WTP ini berarti meliputi tiga aspek, yaitu tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada transaksi tersembunyi, dan adanya upaya dalam disiplin anggaran dan disiplin administrasi.

"Kita (KLHK) sudah mengawali dari bulan Desember, agar setiap ada masalah yang kecil segera diselesaikan, oleh karena itu saya minta di Unit Pelaksana Teknis (UPT) jangan sampai ada kesalahan berulang, dan itu sudah kita lakukan," tambahnya.