Menteri LHK: Analisis Karhutla Harus Objektif dan Akurat
“Informasi yang jujur dan tepat sangat dibutuhkan masyarakat. Juga sangat penting untuk dasar pengambilan kebijakan. Pemerintah, swasta, LSM, Pers, dan lainnya harus mau mengambil peran memberi edukasi informasi yang apa adanya, bukan ada apanya,” jelas Afni.
Penegakan Hukum Harus Kuat
Sementara itu, Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman mengatakan bahwa Karhutla masih menjadi ancaman yang menghantui Indonesia. Ia menilai penegakan hukum masih lemah. Aparat kepolisian disebut masih jarang menyasar korporasi besar.
“Ini adalah kejadian berulang. Polisi juga jarang yang menyasar korporasi. Penegakan hukumnya masih sangat lemah,” kata Edo.
Terkait hal ini pakar forensik kebakaran hutan yang juga Guru Besar IPB, Prof. Bambang Hero mengatakan bahwa penegakan hukum seharusnya tidak dibebankan pada satu pihak saja, apalagi hanya mengandalkan penegakan hukum di Kementerian.
“Penegakan hukum itu sebenarnya di daerah juga ada, di Pemda juga. Pembuktiannya juga harus berani. Saya jadi saksi ahli sudah sangat lama dan banyak sekali tantangannya. Polisi saya kira sekarang juga sangat serius menindak para pelaku karhutla,” kata Bambang.(jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Menurut Menteri Siti Nurbaya, menerjemahkan data harus dengan referensi lapangan yang tepat, bukan asal asumsi, apalagi hanya dengan prakiraan gambar-gambar ilustrasi.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Ini Deretan Keberhasilan yang Dicapai KLHK Selama 10 Tahun Dipimpin Menteri Siti Nurbaya
- Menteri Siti: Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Mendukung Visi Indonesia Emas 2045
- KLHK Optimalkan Upaya Pengendalian Karhutla
- 6 Helikopter Dikerahkan untuk Pemadaman Karhutla di OKI dan OKU Timur
- Dies Natalis ke-60, IPB Berikan ‘Fateta Award 2024’ Kepada Menteri LHK dan Direktur Utama Astra
- BNPB Inisiasi Operasi Modifikasi Cuaca di NTB Antisipasi Kekeringan & Karhutla