Menteri LHK Beri Penjelasan Soal Postur Anggaran Hadapi Covid-19

“Saya minta bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” ucap Menteri Siti.

DPR Ingatkan Siap Hadapi Ketidakpastian

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi sampai kapan berakhir.

Hal ini menjadikan kita harus bersikap untuk menghadapi ketidakpastian dan bersiap menghadapi tantangan global seperti ancaman perubahan iklim serta pemulihan ekonomi yang tidak merata.

“Hal tersebut menjadi tantangan besar, untuk itu Komisi IV DPR RI meminta KLHK dan BRGM untuk terus menyempurnakan kebijakan penganggaran, fokus kepada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP KLHK APBN TA 2020 diperoleh informasi bahwa realisasi pendapatan negara bukan pajak Tahun 2020 sebesar Rp 5,6 T atau 106,6 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4,747 triliun. Komisi IV DPR RI dalam hal ini memberikan apresiasi atas capaian PNBP.

“Meski begitu, kami mendorong agar segera dapat diselesaikan tunggakan PNBP dan putusan pengadilan untuk membayar kerugian atas kejahatan lingkungan yang belum dieksekusi. Hal tersebut dapat berpotensi menambah kas negara,” kata Sudin.

Realisasi Belanja Negara KLHK TA 2020 sebesar Rp. 7,196 T atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp 7,658 triliun. Sedangkan, realisasi penyerapan anggaran KLHK Tahun 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28 persen. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta KLHK berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 agar lebih baik dari Tahun 2020, yaitu sebesar 93,96 persen.