Menteri LHK: Hutan Untuk Rakyat, Tidak Hanya Korporasi

''Kondisi ini akan semakin mempermudah usaha-usaha masuk di hutan produksi, dan menambah masalah,'' jelas Menteri Siti.

Oleh karena itu, kebijakan alokasi sumberdaya alam termasuk hutan yang selama ini mendapat stigma lebih berpihak kepada korporasi, telah mulai ditata oleh pemerintah, dengan melakukan koreksi akan keberpihakan dalam pengembangan kebijakan alokatif sumberdaya lahan, khususnya hutan.

''Kebijakan ini harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita keadilan bagi rakyat banyak,'' tegasnya.

Untuk itulah, salah satu dari skema perhutanan sosial yang sedang dikembangkan oleh pemerintah akan mengait sangat erat dengan entitas bisnis.

''Karena kita mau tidak mau sekarang sudah harus mengajak usaha masyarakat (small holders) kedalam pola bisnis korporat dan fasilitasi kita bersama untuk mengangkat small holders bergerak maju seiring dengan kemajuan entitas bisnis, dunia usaha perkayuan kita.  Ini memang harus kita lakukan, dengan prinsip dari bapak Presiden Jokowi yaitu prinsip keadilan,'' jelas Menteri Siti.

Kemajuan dunia usaha dan bisnis industri pengolahan kayu, harus beriringan dengan kemajuan masyarakat tepi hutan untuk juga dapat maju dari akses kelola kawasan, sebagai salah satu dari skema perhutanan sosial.  

''Konstitusi kita menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjadi manusia yang produktif juga merupakan salah satu dari unsur hak azasi manusia. UUD 1945 menjamin hal tersebut. Jadi kebijakan perhutanan sosial, bukan hanya soal perizinan semata, melainkan soal pintu masuk, akses kelola hutan menuju kesejahteraan,'' jelasnya.

(rls)