Menteri LHK: Penanganan Global Pencemaran Laut Makin Penting

jpnn.com, JAKARTA - Menteri LHK, Siti Nurbaya dan Direktur Kelautan UNEP, Lisa Emelia Swensson, didampingi Habib Al Hadr, Coordinator Global Program of Action (GPA) melakukan evaluasi akhir kesiapan The 4th Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land- Based Activities (IGR-4) 31 Oktober - 1 November 2018 minggu depan di Nusa Dua Bali. 

Hadir pula Dubes RI untuk Kenya, Uganda, Demokratik Kongo dan sekaligus Permanent Representative untuk UN Environment, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, M.R. Karliansyah.

IGR meeting ke-4 ini mengambil tema pollution in ocean and land connection. Polusi merupakan masalah yang sangat serius menyangkut polusi air dan udara. Polusi laut menjadi perhatian global terutama berkaitan dengan plastik. 

"IGR meeting ini penting untuk setting politik negara-negara dalam penguatan kebijakan dan strategi dalam perlindungan lingkungan termasuk laut yaitu dalam kapasitas sumber daya manusia, dan untuk mencapai sasaran. Juga penting untuk proses belajar dan tukar pengalaman dalam kerjasama, penguatan kebijakan dll; penguatan inisiatif program/kegiatan secara nyata dan langkah-langkah aksi lapangannya. Kita berharap hasil yang baik dari IGR-4 ini," ujar Menteri Siti

Indonesia menerima mandat pelaksanaan IGR meeting ini sejak 2017, tapi karena terjadi erupsi Gunung Agung, maka diundur menjadi tahun 2018 saat ini.

Gelaran ini diselenggarakan oleh UNEP dan dilaksanakan oleh Indonesia sebagai tuan rumah.

Dari 108 negara anggota sudah terdaftar 89 negara yang akan hadir dengan sebanyak lebih kurang 300-400 pejabat pemerintah di dunia yang akan hadir. 

Materi yang akan dibahas meliputi hal pokok program dan aksi program, yang meliputi kolaborasi untuk tindak lanjut resolusi dan komitmen tindakan dari hasil UNEA-3, konfirmasi komitmen negara untuk semua konvensi dan rencana aksi secara regional.