Menteri LHK Sambut Baik Pelantikan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

BRG adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.

Kini BRG, selain tetap melakukan restorasi pada kawasan gambut, diperluas tugasnya oleh presiden Joko Widodo untuk juga melakukan rehabilitasi mangrove di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang terdegrasi atau kritis. Dengan nama lembaga baru, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove diharapkan dapat menjadikan kawasan gambut dan mangrove di Indonesia menjadi lebih baik.

BRGM ke depan, fungsinya adalah untuk percepatan implementasi rehabilitasi gambut, ditambah dengan kerja implementasi rehabilitasi kawasan mangrove yang kritis dengan target seluas 600 ribu Hektare di 9 provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,  Papua, dan Papua Barat.

Perpanjangan fungsi menjadi BRG dan Mangrove menandakan komitmen pemerintah dalam percepatan inplementasi rehabilitasi kawasan Mangrove yang kritis. Menteri Siti menaruh harapan yang besar akan kerja kolaboratif Kementerian LHK dan BRGM ke depan sesuai dengan kebijakan, standar dan ketentuan perundangan-undangan.

“Saya memimpikan kerja lapangan bersama antara Kementerian LHK, BRGM, tentunya juga dengan partisipasi pemerintah daerah, UPT terkait, dan masyarakat, kita satu arah vektor pencapaian tujuan sesuai arahan Presiden, sehingga hasilnya akan produktif dan jelas untuk kemajuan bangsa dan negara melalu kerja-kerja lapangan," papar Menteri Siti.(jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?