Menteri LHK Sampaikan Perkembangan Implementasi LoI Norwegia- Indonesia

"Indonesia sangat berterima kasih jika ada tambahan kerjasama baru di bidang perlindungan mangrove, dan pengembangan International Tropical Peatland Center (ITPC), karena pengelolaan mangrove dan lahan gambut Indonesia sangat dinilai baik pada UNEA-4 yang sangat terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi keanekaragaman hayati," ujar Menteri Siti.

BACA JUGA : Pemprov Usulkan 10 Ribu Lebih Honorer Ikut Seleksi CPNS atau PPPK

Selain hal tersebut di atas, Menteri Siti pun menyampaikan selamat kepada Pemerintah Norwegia yang telah menjembatani isu penting tentang keanekaragaman hayati hingga ketingkat global, sebagai jalan menuju Pertemuan para Pihak (COP) ke 15 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati yang akan dilaksanakan di Kunming, China. 

Kebijakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan hutan Indonesia pada 5 tahun yang akan datang masih merupakan prioritas di Indonesia, Kementerian LHK berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengadaptasi dampak perubahan iklim.

Kemudian terkait perhutanan sosial juga di sampaikan bahwa Presiden RI sangat mendukung program Perhutanan Sosial yang dinilai dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dibandingkan jika kita hanya produksi kayu.

Kegiatan lain yang juga disampaikan adalah terus dilakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain pengendalian pencemaran sungai Citarum, Ciliwung, seperti upaya penanggulangan pencemaran sungai dengan mengembangkan eko-riparian.

Selanjutnya dalam acara The 9th Trondheim Conference on Biodiversity, pertemuan international yang membahas keanekaragaman hayati (Conference on Biodiversity), Menteri LHK akan menyampaikan upaya-upaya Indonesia dalam melindungi dan melestarikan flagship spesies.

Seperti Gajah, Harimau, Badak, orang utan, Komodo, burung cenderawasih dll. Menteri Siti juga menawarkan kepada Pemerintah Norwegia untuk mendorong pelestarian hutan tropis, dan mendukung penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.