Menteri LHK: Wujud Nawacita, Negara Berpihak ke Rakyat

''Saya hampir dua tahun menyiapkan konsep untuk mendorong ekonomi masyarakat sekitar hutan. Melalui konsep hutan desa, hutan rakyat, perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, dan lain-lain,'' katanya.

''Sekarang konsepnya adalah kesetaraan, kolaboratif, dan saling berbagi sumber daya, jadi bukan lagi masyarakat hanya pasif sebagai objek pemberdayaan,'' tambah Menteri Siti.

Perihal keberpihakan ini telah ditegaskan kembali oleh Presiden beberapa hari lalu, saat kunjungan kerja ke Tuban, Jawa Timur dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah pada periode 2015-2019, mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk dijadikan program Perhutanan Sosial.

Sementara capaian penurunan titik api atau hotspot, ditegaskan Menteri Siti, bisa terwujud berkat kerja kolektif banyak pihak, termasuk TNI dan Polri, serta pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan, penurunan hotspot sekitar 80 persen secara nasional, bukan karena faktor cuaca semata, melainkan ada kerja nyata yang terintegrasi dan terstruktur.

''Bukan hanya karena faktor hujan, tetapi karena ada usaha dan upaya serius pencegahan Karhutla. Sepanjang tahun 2016 penegakan hukum juga semakin serius, termasuk pencemaran limbah, pencemaran udara, dan lain-lain,'' tegasnya.

Banyak pihak kata Menteri Siti, terlibat aktif mendukung kerja pemerintah khususnya KLHK. Di antaranya termasuk kalangan aktivis dan insan pers, yang disebutnya telah memberi masukan sekaligus kritik membangun demi perbaikan kinerja dan kebijakan KLHK ke depan.

''Peranan media luar biasa mendukung upaya penegakan hukum, penanganan masalah sampah, perdagangan satwa, tentang mangrove, dan juga isu lainnya,'' kata Menteri Siti.