Menteri Malah Kritik Reformasi Birokrasi

JAKARTA--Kebijakan reformasi birokrasi yang diterapkan secara bertahap di seluruh kementrian/lembaga, justru mendapat kritikan tajam dari Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) EE Mangindaan. Mantan Ketua Komisi II DPR itu mengingatkan, kebijakan reformasi birokrasi yang terus digulirkan ini harus memiliki ukuran dan target kinerja yang jelas serta akuntabel. Tidak hanya sekadar tataran konsepsi dan pencitraan.

"Banyak yang meneriakkan reformasi birokrasi, tapi kebanyakan hanya jago konsep saja. Fakta di lapangan tidak seperti itu," kata Mangindaan dalam rakornas Kementrian PAN-RB di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (19/11).

Dia menegaskan, reformasi birokrasi yang nantinya akan dilakukan di seluruh departemen/lembaga, harus terimplementasi secara substantif dan komprehensif. Untuk itu dalam pelaksanaan program kerja setiap instansi pemerintah harus didasarkan pada indikator kerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Reformasi pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan. Reformasi juga tidak akan selesai hanya lewat forum-forum diskusi," ujarnya.

Dalam mempercepat reformasi birokrasi, lanjut Mangindaan, telah disusun Rancangan Grand Design Reformasi Birokrasi 2005-2025. Sedangkan untuk memberikan arah dan tahapan operasional juga disusun Pedoman Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk penyusunan juklak/juknis sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi.