Menteri Marwan Kebanjiran Keluhan Soal Pedesaan ‬
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) telah menerima ribuan aduan, saran dan keluhan pribadi sejak diluncurkannya call center desa 8 Januari 2015 lalu.
"Ini menjadi tugas serius yang harus saya lakukan untuk segera bertindak. Karena menyangkut rakyat di pedesaan, kawasan tertinggal, dan transmigrasi," ujar Menteri DPDTT, Marwan Jafar, Selasa (20/1). ‬
Menurut Marwan, untuk memilah ribuan pengaduan yang masuk, Kementerian DPDTT membentuk tim seleksi.
"Tapi saya minta informasi apapun harus saya ketahui. Jangan ada yang ditutupi. Ini menyangkut kehidupan rakyat," ujarnya. ‬
‪Hasil pencatatan aduan, 60 persen mengeluhkan soal infrastruktur, 20 persen informasi dugaan korupsi yang terjadi di desa, lainnya terkait kesehatan, pendidikan, dan keluhan akan janji sarana kawasan transmigrasi yang belum dipenuhi.
"Inilah pentingnya call center. Sebagai kementerian baru, aspirasi rakyat desa tidak boleh diabaikan," ujar. Marwan.‬
‪Marwan mencontohkan salah satu aduan datang dari Ayu Nurhamzah asal Desa Boyongsari, Dusun Ciseupan, Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi, Jawa Barat. Ayu menyampaikan kondisi pembangunan di desanya yang sangat tertinggal dibanding desa tetangga.
"Katanya, jatah Raskin (beras miskin) sudah empat terakhir tidak menerima. Saya meminta agar aparatur daerah setempat segera bersikap dan menyelesaikan aduan semacam ini. Saya tidak inginkan hal ini diremehkan dan harus ada perbaikan mental aparatur," ujar Marwan. ‬
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) telah menerima ribuan aduan, saran dan keluhan pribadi sejak
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra