Menteri Muhadjir Dorong Percepatan Izin Edar BPOM untuk UMKM

Menurutnya, kerja sama dengan perguruan tinggi juga dibutuhkan dalam rangka pemberian edukasi, pembinaan, serta pendampingan. industri obat tradisional besar pun perlu dilibatkan untuk turut mendampingi pelaku UMKM agar naik kelas.
Tak lupa dengan Kementerian Kesehatan selaku pengambil kebijakan (regulasi) terkait izin edar BPOM khususnya obat.
Sementara itu Ketua BPOM Penny K Lukito menegaskan sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan terobosan, baik secara konvensional maupun digital.
Digitalisasi yang dimaksud antara lain mencakup registrasi online (e-registrasi) dan digitalisasi pengawasan Obat dan Makanan termasuk 2 D Barcode dan penggunaan berbagai aplikasi online .
"Di samping itu kami juga punya program UMKM Berdaya Saing yang telah dijalankan sejak tahun-tahun lalu. Kita semua berharap tentunya pgogram ini ke depan akan semakin mendorong UMKM lebih maju," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga meminta BPOM untuk mempercepat proses obat paten dan obat generik bermerek agar bisa segera diproduksi di Indonesia menjadi obat generik.
Hal itu penting terutama untuk menekan harga obat sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.
Data menunjukkan, jumlah obat generik bermerek mendominasi sebanyak 70% sedangkan obat generik yang sudah mendapatkan intervensi BPOM baru sekitar 20% dan sisanya inovator atau obat hasil pengembangan inovasi terkini.
Izin edar BPOM dibutuhkan salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk buatan lokal.
- Komitmen BPOM Soal Pengawasan Produk Kosmetik yang Beredar di Masyarakat
- BPOM Bantah Isu di Medsos soal Produk Ratansha Gunakan Merkuri
- BPOM Temukan Boraks dalam Kerupuk Gendar saat Inspeksi Takjil di Semarang
- Pakar Sebut Informasi Air Galon Sebabkan Kemandulan Pembodohan Publik
- KKI Temukan 40% Galon Guna Ulang Sudah Berusia di Atas 2 Tahun, Ini Bahayanya
- KKI: 75% Distribusi Galon Guna Ulang Tidak Penuhi Standar Keamanan