Menteri Nasir Dorong Pembangunan Infrastruktur PT Lewat SBSN

jpnn.com, JAKARTA - Menristekdikti Mohamad Nasir mendorong pembangunan infrastruktur perguruan tinggi melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Kementerian Keuangan.

“Saya bersyukur karena Kemenristekdikti mendapatkan alokasi dana dari SBSN ini. Saya akan mendorong kepada perguruan tinggi yang sudah diberikan dana SBSN agar proyek bisa berjalan sampai selesai dan melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi pembangunan mangkrak,” ungkap Menteri Nasir.

Pada 2018, Kemenristekdikti baru menerima pendanaan dari SBSN. Dana ini pun telah digunakan untuk pengembangan dan revitalisasi infrastruktur kepada dua PTN yakni Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

Menteri Nasir juga mengungkapkan, sebelumnya Kemenristekdikti juga sudah diberikan pendanaan pembangunan Project 7 in 1 atau tujuh kampus dan Project 4 in 1 atau empat kampus dari the Islamic Development Bank (IsDB) untuk beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

Selain perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kemenristekdikti juga telah didanai oleh SBSN antara lain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk pembangunan laboratorium penelitian dan infrastruktur lainnya.

“Ke depannya riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi tidak akan ada maknanya bila tidak dibangun Science Techno Park (STP) dan inkubator bisnisnya. Karena menurutnya, didalam STP tersebut akan ada proses pengembangan mulai dari riset hingga proses inkubasinya seperti yang sudah dilakukan IPB melalui dana SBSN ini,” ucapnya.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan proyek SBSN ini lebih eksplisit dan tentu surat berharga yang diterbitkan ini memiliki hubungan langsung dengan proyeknya seperti pembangunan yang sudah dilakukan kementerian atau lembaga melalui dana SBSN.

Dia menambahkan, semua proyek tersebut memiliki instrumen keuangan dan hubungan langsung dengan proyeknya sehingga dilakukan pengawasan yang ketat demi meningkatkan pembangunan nasional dan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur serta proyek strategis lainnya.