Menteri PDT Bantah ada Proyek Tanggul Laut di Biak Numfor

”Ditanya terkait dengan tupoksi selaku menteri PDT saya sampaikan tupoksinya, yang pertama proyeksi antar kementerian dan lembaga. Kemudian perumusan kebijakan, yang ketiga adalah mengurangi disparitas antar daerah terutama pengentasan 130 kabupaten,” bebernya.

Akan tetapi, saat ditanya lebih lanjut apakah Kementerian PDT kecolongan dengan terjadinya praktek suap tersebut, Helmi menolak memberi tanggapan. Ia hanya menyatakan apresiasinya kepada KPK dalam mengusut kasus korupsi tersebut.

”Kami mengapresiasi KPK yang telah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi dan saya mendukung atas langkah-langkah tersebut,” tandas Helmi. (flo/jpnn)