Menteri PPPA dan DPR Sepakat Membahas RUU PKS

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diinisiasi DPR RI. Hal itu disampaikan Pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI terkait pembahasan pertama RUU PKS.
Menteri Yohana dalam pendapat dan pandangan Pemerintah tentang RUU PKS menyampaikan pemerintah setuju dengan DPR RI yang mengusulkan RUU PKS, walaupun pemerintah memiliki beberapa perbedaan pendapat.
Pertama, dari 152 pasal RUU yang diusulkan DPR, menurut pemerintah hanya diatur dalam 50 pasal. Sebab, materi yang bersifat teknis akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pencegahan Kekerasan Seksual dan beberapa pasal harus dihapus karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kedua, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak. Namun, bisa terjadi pada orang dewasa laki-laki, seperti kekerasan seksual menyimpang.
Ketiga, pemerintah tidak ingin membentuk lembaga baru di daerah dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu karena ingin mengurangi pembentukan lembaga di daerah. Terakhir, perlu dipahami bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja.
"Oleh karena itu, upaya pencegahannya tidak perlu dibatasi pada bidang tertentu. Seperti pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan, dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial, dan budaya,” papar Menteri Yohana dalam Raker Komisi VIII DPR RI, Jumat (22/9).
Ketua Komisi VIII M Ali Taher menyampaikan pandangannya bahwa RUU PKS diharapkan bisa menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum yang mampu memberikan kejelasan serta kepastian hukum. Sebab, peraturan perundang-undangan yang sudah ada dirasakan belum sepenuhnya mampu merespon fakta kasus kekerasan seksual.
“Mudah-mudahan dengan adanya RUU PKS kekerasan seksual bisa berkurang dan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sedangkan korban mendapatkan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak-haknya," ucapnya.
Pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diinisiasi DPR RI.
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV