Menteri PPPA: Intervensi kepada Anak Usia Dini Memutus Mata Rantai Kemiskinan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan pelaksanaan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) di Indonesia telah melalui perjalanan panjang. 

Program ini dimulai pada 2008 dengan diluncurkannya Strategi Nasional PAUD HI oleh Bappenas, yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 60 Tahun 2013. Pada 2019, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2019-2024 menandai peralihan koordinasi program ini dari Bappenas ke Kemenko PMK. 

Saat ini, pemerintah bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait tengah mempersiapkan draf RAN PAUD HI tahap kedua untuk periode 2025-2029 yang akan menjadi pedoman implementasi di tingkat pusat dan daerah. 

"Kami berharap simposium ini dapat memberikan masukan RAN PAUD HI agar lebih baik lagi sesuai dengan standar internasional dan nasional,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam sambutannya pada acara International Symposium Early Chilhood Education and Development (ECED) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI di Jakarta, Rabu (20/11).

Menteri PPPA mengatakan berbagai riset ilmu syaraf dan perilaku menunjukkan bahwa intervensi pada anak usia dini dapat memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, PAUD HI dianggap sebagai investasi strategis untuk masa depan bangsa. Kemenko PMK berperan penting dalam mengoordinasikan layanan lintas sektor yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan anak usia dini secara holistik.

Kerangka kerja global dari WHO, UNICEF, dan World Bank yang diluncurkan pada 2018 menjadi panduan bagi Indonesia untuk memperkuat implementasi PAUD HI.

Kerangka ini mencakup lima aksi strategis, yaitu kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, yang menjadi fondasi utama pengembangan program layanan anak usia dini.