Menteri PU Persoalkan Bagi-bagi Kavling Aspal di Buton

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum mendesak Pemda Daerah (Pemda) Buton segera mencabut izin konsesi lahan deposit. Alasannya, ijin yang dikeluarkan pemda setempat dalam bentuk kavling-kavling kepada pihak swasta mengakibatkan target produksi aspal nasional sulit dipenuhi.

"Soal bagi-bagi kavling lahan tambang aspal di Buton betul-betul di luar kemampuan Departemen PU. Celakanya, para pengusaha yang telah mengantongi izin dari pemda beberapa tahun lalu tidak pernah melakukan eksploitasi. Sementara kebutuhan kian mendesak," kata Menteri PU Djoko Kirmanto saat rapat kerja (raker) dengan Panitia Ad Hoc (PAH) II DPD dipimpin ketuanya, Sarwono Kusumaatmadja, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11).

Kondisi ini, lanjutnya, harus segera diatasi dengan cara mencabut izin yang telah dikeluarkan pemerintah daerah dan DPD diharapkan membantu Pemerintah mendorong pemerintah daerah mempermudah izin investasi asalkan disertai advis teknis dari Departemen PU.

Dijelaskan Menteri PU, Indonesia memiliki potensi deposit aspal buton yang hanya terhabisi setelah lebih satu abad dimanfaatkan tanpa mengimpor aspal minyak. Tapi karena keterbatasan produksi, target pemanfaatan aspal buton tahun 2007 dan 2008 tidak terpenuhi.