Menteri Selandia Baru Baca Pidato 'Basi'
Kamis, 11 November 2010 – 16:42 WIB

Menteri Selandia Baru Baca Pidato 'Basi'
WELLINGTON - Kasak-kusuk para politikus mewarnai pertemuan parlemen Selandia Baru Selasa malam waktu setempat (9/11). Penyebabnya adalah pidato kedaluwarsa yang dibacakan Menteri Imigrasi Jonathan Coleman. Pidato tentang pajak itu disampaikan Menteri Keuangan Peter Dunne di hadapan forum yang sama pada 23 Juli 2008. Wajar jika Coleman tidak merasa melakukan kesalahan. Sebab, pidato yang dia bacakan malam itu hanyalah titipan. Naskah pidato kedaluwarsa tersebut diberikan oleh staf khusus Dunne kepadanya beberapa saat sebelum rapat parlemen dibuka. Sadar kecerobohan stafnya membuat Coleman malu, Dunne pun cepat-cepat minta maaf. "Tak seharusnya ini terjadi. Saya berjanji hal seperti ini tidak akan terulang," sesalnya.
Wajah Coleman merah padam begitu mengetahui kesalahan fatal yang dilakukan. Selama sepuluh menit dia membiarkan para politkus yang duduk di parlemen menyimak kembali pidato yang disampaikan Dunne sekitar dua tahun lalu. Sejumlah politikus pun lantas asyik berkasak-kusuk, membicarakan pidato kedaluwarsa yang pernah mereka dengar itu.
Baca Juga:
Sebenarnya beberapa politikus sempat memberikan kode kepada Coleman agar menghentikan pidato titipan Dunne tersebut. Bahkan, ada juga yang sampai berteriak. Celakanya, menteri 44 tahun itu mengabaikan sinyal yang diberikan sekelilingnya. Tokoh Partai Nasional tersebut baru sadar sudah melakukan kesalahan setelah seluruh naskah pidato itu selesai dia bacakan.
Baca Juga:
WELLINGTON - Kasak-kusuk para politikus mewarnai pertemuan parlemen Selandia Baru Selasa malam waktu setempat (9/11). Penyebabnya adalah pidato kedaluwarsa
BERITA TERKAIT
- Pegawai Bandara Mogok Kerja, 3.400 Penerbangan Dibatalkan
- Menlu China Tolak Usulan Trump soal Gaza
- Travel Rule Global Summit VerifyVASP Digelar di Bangkok
- 4 WNI Jadi Korban Kebijakan Donald Trump, Ada yang Dideportasi
- Donald Trump Berkuasa, Amerika & Hamas Berdialog Langsung Tanpa Perantara
- HNW Dukung Usulan Erdogan Soal Hak Veto di DK PBB untuk Negara Mayoritas Muslim