Menteri Siti: Aspek Lingkungan dan Kehutanan Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Namun pada kuartal III, ekonomi tercatat mengalami perbaikan meskipun masih minus, yaitu di minus 3,49 persen. Presiden Joko Widodo berharap, dengan tren perbaikan yang terjadi seperti saat ini, situasi perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik.

“Secara konsisten, kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan sudah mulai terlihat hasilnya,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan pidato kunci, menyampaikan optimisme pemerintah dalam menghadapi tantangan dan peluang pada tahun 2021.

“Tahun 2021 adalah tahun yang penuh peluang, tahun pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2021 adalah tahun kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, optimis memanfaatkan peluang, dan memberi semangat kepada kita semua," ucap Menteri Airlangga.

Mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, Kementerian LHK telah merealisasikan rencana dan kebijakan pemerintah pada sektor riil. Dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, yang menjadi sasaran Kementerian LHK adalah kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Prinsip-prinsip yang dipegang Kementerian LHK untuk mencapai sasaran di atas adalah prinsip kepastian kawasan, kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Menteri Siti menyebutkan terdapat empat pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mendukung terciptanya aktivitas perekonomian. Kawasan hutan dapat dikelola dengan cara pemanfaatan seperti jasa lingkungan wisata alam, IUPHHK dan IUPHHBK. Kemudian dengan cara perubahan peruntukan seperti TORA, tukar menukar kawasan hutan untuk infrastruktur nasional.

Kawasan hutan juga dapat dikelola bersama masyarakat seperti program perhutanan sosial, dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau dengan tujuan khusus seperti penelitian. Terakhir adalah penggunaan izin pinjam pakai untuk jalan, migas, geothermal, dan sebagainya.