Menteri Siti Dukung Pemberdayaan Perempuan Indonesia

"Kami punya posisi simpul negosiasi, jadi harus terbiasa menerima berbagai persoalan dan diolah. Yang penting adalah saling pengertian, dan hindari salah pengertiannya, serta menjaga segala kebutuhan dan perencanaannya," pesannya.
Sementara sebelumnya saat pembukaan Rakornas (28/2), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menyampaikan, upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak telah menjadi prioritas nasional, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan dukungan penuh.
"Diperlukan peran semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan publik, baik pusat, kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah, agar dalam setiap kebijakan yang diambil bisa memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.
Mengusung tema 'Kerja Bersama untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia', Rakornas yang diselenggarakan Kementerian PPPA ini berlangsung hingga 2 Maret mendatang.
Turut hadir dalam Rakornas, Ketua komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher Parasong, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepala Dinas PPPA lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan dua menteri perempuan lainnya, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, menyampaikan apresiasinya secara tidak langsung melalui tayangan video. (adv/jpnn)
Menteri LHK Siti Nurbaya juga mendorong semua pemangku kepentingan publik untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemerintah Menegaskan Tata Kelola Daur Ulang Limbah Baterai EV Sangat Penting
- 2 Terminal PET Raih Proper Hijau dari KLHK
- KLH Menyegel TPS Sementara di Pasar Caringin
- Menteri LH Minta Kepala Daerah Berkomitmen Menuntaskan Permasalahan Sampah
- 5 Persemaian Skala Besar Diresmikan untuk Mendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Komitmen Mengurangi Sampah, PT Godrej Consumer Products Raih Penghargaan KLHK