Menteri Siti Kumpulkan Gubernur Bahas Masalah TORA-Hutan Sosial
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengumpulkan sejumlah gubernur selama dua hari, Kamis-Jumat (14-15/11) di Manggala Wanabakti. Kegiatan ini dilakukan untuk membahas persoalan lingkungan hidup dan kehutanan yang ada di daerah.
“Karena itu saya mengundang para gubernur di Jakarta, untuk mendengarkan langsung, berdiskusi dan mencari solusi bersama berbagai persoalan di tingkat tapak,” ujar Menteri Siti di kantornya, Jumat (15/11).
Dia menerangkan, sejumlah gubernur yang datang yakni dari Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat.
“Persoalan yang dibahas terkait dengan perencanaan kawasan, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), hutan sosial, konservasi, hutan produksi, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian daerah aliran sungai, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran dan pemulihan lingkungan, serta pengelolaan limbah,” kata Siti.
Selain itu juga dibahas mengenai desa-desa di dalam kawasan hutan, kekayaan genetic dan biprospecting, serta penegakan hukum lingkungan.
“Dalam pertemuan ini para gubernur juga mendapatkan penjelasan terkait kebijakan teknis dari para direktur jenderal lingkup KLHK,” sambung Siti.
Dia menambahkan, diskusi berlangsung hangat dan konstruktif. “Saya terus memberi ruang untuk kegiatan seperti ini, karena setiap masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat hingga ke tingkat tapak, harus kita carikan solusinya bersama-sama,” tandasnya. (cuy/jpnn)
Menteri LHK bersama sejumlah gubernur membahas persoalan lingkungan hidup dan kehutanan.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Polda Riau Tangkap 3.343 Penjahat Narkotika Selama Setahun, Mulai Lokal Hingga Internasional
- Siswi SMP di Riau Tewas Tertembak, Simak Pengakuan Pelaku
- Kejari Bengkalis Selamatkan Uang Negara Rp 1 Miliar dari Tersangka Korupsi di BRK
- OJK Bakal Sanksi BPR Fianka Terkait Kasus Deposit Nasabah yang Ditangani Polda Riau
- Sah! UMP Riau Naik 6,5 Persen di 2025
- Ungkap Kasus Kredit Fiktif Senilai Rp 7,9 Miliar di Bank BUMN, Kejari Pekanbaru Tahan Mantan Pimcab