Menteri Siti Minta Para Gubernur Selenggarakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dokumen dimaksud mencakup pula arahan kerja pada konteks wilayah/daerah untuk upaya pengendalian perubahan iklim, mengatasi dampak iklim, juga dalam memetik manfaat ekonomi atas upaya mitigasi iklim. 

Upaya dan langkah Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam prinsip, orientasi, pijakan operasional, dan sasaran untuk pemenuhan NDC RI sebagai negara pihak sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai perubahan iklim).

Perpres Jadi Dasar dan Arah bagi Penyelenggaraan NDC dan NEK

Selanjutnya, dalam upaya penguatan dan peningkatan intensitas implementasi pengendalian perubahan iklim yang melibatkan semua unsur; serta untuk mendorong dan menata pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Pemerintah telah mengundangkan Perpres 98/2021.

Perpres ini menjadi dasar dan arah bagi penyelenggaraan NDC dan NEK, juga memperkuat transparansi, pemantauan dan evaluasi, serta sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam penguatan pembinaan dan dukungan pendanaan dalam pencapaian target NDC Indonesia.

Sebagai tindak lanjut implementasi Perpres 98/2021, pada saat ini sedang disusun peraturan turunan dalam bentuk 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang implementasi NDC serta Implementasi NEK. Salah satu sistem yang menjadi tulang punggung sistem satu data pencapaian NDC dan  penyelenggaraan NEK yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil, adalah Sistem Registri Nasional (SRN).

SRN merupakan sistem pengelolaan, penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia, dan telah dirintis sejak tahun 2016 untuk registrasi semua kegiatan dalam rangka penurunan emisi GRK.

Pencatatan atau registrasi pada SRN sangat penting sebagai instrument pengendalian, kapasitas upaya dan perekaman hasilnya, sesuai maksud UU Nomor 16 Tahun 2016 dan Perpres 98 Tahun 2021.(jpnn)