Menteri Siti: Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan

Produk Bernilai Ekonomis

Menyangkut transformasi ekonomi, program Perhutanan Sosial misalnya, dari data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) KLHK, hingga tanggal 12 Nopember 2019 menunjukkan realisasi luas lahan sekitar kawasan hutan yang diberikan hak kelolanya kepada masyarakat mencapai angka 3,4 juta Hektare (Ha).

Unit Surat Keputusan yang telah diserahkan kepada masyarakat sebanyak 6.110 Unit SK untuk kurang lebih 770.741 Kepala Keluarga.

Sejauh ini, Hutan Sosial telah menciptakan sebanyak 5.208 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang menghasilkan berbagai macam produk bernilai ekonomis seperti kopi, madu, jasa wisata alam, buah-buahan, dan produk hasil hutan bukan kayu lainnya. Penyerapan tenaga kerja dari KUPS di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai hampir sebanyak 2,2 juta orang.

Menteri Siti menegaskan Hutan Sosial dan TORA bersama-sama konsesi swasta membangun sinergi bisnis pengelolaan kawasan yang membentuk skala ekonomi dan sebagai wilayah produktif menuju desa pusat pertumbuhan.

Dengan beberapa program tersebut, lanjut Menteri Siti, terbentuk konfigurasi bisnis baru. Kalau dulu untuk swasta-swasta, maka sekarang dikombinasi. Swasta juga sekarang harus menjadi bagian atau offtaker, pembina manejemen di usaha yang dilakukan masyarakat sekitar.

“Dalam terobosan itu, maka Hutan Sosial seperti Hutan Tanaman Rakyat dapat menjadi potensi GNP baru selain potensi bioprospecting,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rakornas ini serta memberikan arahan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Wali Kota serta Pimpinan DPRD dan Forkompimda dan juga dihadiri Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Kepala LPNK.