Menteri Siti Protes Keras Tuduhan Parlemen Eropa
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya tidak terima dengan tuduhan parlemen Eropa terhadap Indonesia.
Tuduhan itu menyebut perkebunan sawit Indonesia adalah masalah besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat.
Menurut Siti itu merupakan tuduhan yang keji dan tidak relevan lagi.
Itu disampaikan Siti menanggapi berita dengan disahkannya "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests" oleh Parlemen Eropa di Starssbourg pada 4 April 2017.
"Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi justru sedang melaksanakan praktik-praktik sustainable management dalam pengelolaan sawit dan industri-industri land based lainnya saat ini dan sedang diintensifkan," paparnya saat kunjungan kerja di Helsinki, Finlandia.
Menteri Siti mengatakan sustainable development menjadi fokus pemerintah saat ini.
Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang di depan dalam upaya implementasi Paris Agreement.
"Dan kita memiliki ratifikasi Paris Agreement tersebut serta berbagai ratifikasi lainnya untuk langkah-langkah sustainable development. Bahkan tentang masyarakat adat telah diberikan perhatian khusus oleh presiden terhadap masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat diberikan dalam hal ini atas hutan adat. Langkah ini sedang terus berlangsung," urainya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya tidak terima dengan tuduhan parlemen Eropa terhadap Indonesia.
- Seusai Blusukan, Menhut Gelar 3 Rapat Terkait Tata Kelola Sawit
- Ini Deretan Keberhasilan yang Dicapai KLHK Selama 10 Tahun Dipimpin Menteri Siti Nurbaya
- Hashim: Penghargaan dari KLHK Sebagai Dorongan Untuk Terus Membuktikan Komitmen Iklim
- Kembangkan Produk UKMK Sawit Petani di Sumbar, Aspekpir & BPDPKS Berkolaborasi
- PTPN IV PalmCo Targetkan 2,1 Juta Bibit Unggul Diserap Petani Sawit
- Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya di Riau Naik Lagi