Menteri Susi Ajak Masyarakat Jaga Mutu Hasil Perikanan

jpnn.com, PANGANDARAN - Mutu dan keamanan hasil perikanan, serta karantina ikan menjadi salah satu fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menjaga kedaulatan dan mendukung keberlanjutan produk kelautan dan perikanan.
Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak masyarakat untuk terus menjaga kelestarian sumber daya laut.
"KKP mengadakan konservasi bukan berarti tidak boleh ambil. Silakan ambil, tapi pakai cara yang benar. Ambil sambil menjaga. Perhatikan ukuran tangkapan dan besar jaringnya," ujar Susi dalam siaran persnya, Jumat (19/5).
Sumber daya perikanan, lanjutnya, akan tetap ada dan banyak bila dijaga. Peraturan yang diterbitkan KKP selama ini bertujuan untuk melindungi keberlanjutan sumber daya kelautan.
"Kita ini dikasih Tuhan SDA yang luar biasa. Kami sudah tegakan hukum kedaulatan kita dengan pemberantasan IUUF. Saya tak ijinkan karena jaring yang mereka pakai tidak ramah lingkungan," tutur Susi.
KKP melalui Badan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) sambung Susi berkomitmen untuk menjaga sumber daya kelautan yang ada.
"BKIPM adalah ujung tombak penjaga kedaulatan. Jika bibit diambil, siapa lagi yang akan bertelur, apa terumbu karang bisa bertelur lobster?," tutur dia.(chi/jpnn)
Mutu dan keamanan hasil perikanan, serta karantina ikan menjadi salah satu fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menjaga kedaulatan
Redaktur & Reporter : Yessy
- KKP Turunkan Tim Selidiki Kematian 100 Ton Ikan di Waduk Jatiluhur
- DKP Banten Menyokong Data Pagar Laut yang Diusut Bareskrim
- Ini Kata Laksamana Muhammad Ali soal Pembongkaran Pagar Laut
- Mbak Titiek Sentil KKP soal Dalang Pagar Laut, Begini Kalimatnya
- Rapat di DPR, Menteri Trenggono Tak Ungkap Penanggung Jawab Pemasang Pagar Laut
- Pagar Laut Masih Misterius, Sepertinya DPR Butuh Pansus