Menteri Susi Desak Ahok Tunda Reklamasi Pantai Jakarta

jpnn.com - KETEGANGAN antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta semakin meruncing. Bahkan kunjungan Susi ke kantor Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, kembali menyoroti persoalan reklamasi.

"Kami imbau Pemprov DKI Jakarta mengaji kembali secara detail untung rugi soal rencana tersebut. Pasalnya, reklamasi pantai harus dilakukan dengan teliti mengingat dampak besar pada ekosistem laut," ujar Susi di Balaikota DKI Jakarta saat menghadiri Gerakan Nasional Penyelematan SDA Indonesia Sektor Kelautan, Selasa (21/4).

Doa mendesak reklamasi di-postpone (tunda) dulu. Sebab tidak boleh sembarangan dalam mengubah ekosistem dan harus menjaga air punya tempat yang cukup. "Kalau tidak diperhatikan, nanti Jakarta banjir terus," tegas Susi.

Terkait perizinan reklamasi, KKP akan mempertimbangkannya bila program tersebut bermanfaat bagi masyarakat di pinggir laut. Namun bila bertujuan bisnis perusahaan tertentu semata, pihaknya tak akan mengakomodir.

"Kalau perizinan nanti dipelajari mendalam. Tapi yang jelas prinsip-prinsip lingkungan yang akan saya pegang teguh dan akan mendasari semua keputusan saya soal lingkungan," tutur Susi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memahami kekhawatiran Menteri Susi. Karena proyek reklamasi memang erat kaitannya dengan persoalan lingkungan.

"Apa yang disampaikan Menteri Susi tentu akan menjadi pertimbangan buat kita dalam pembangunan reklamasi Pantai Utara," imbuh dia.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana mereklamasi pantai utara sebagai bagian dari Proyek Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall). Yakni menambah lahan di Jakarta seluas 63 ribu hektar. Terdiri dari 17 pulau baru. Reklamasi rencananya digarap 2015 dan diperkirakan rampung dalam kurun waktu tiga tahun.