Menteri Susi: Kami Tidak Perlu Bantuan
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan perikanan Indonesia, khususnya pemberantasan illegal fishing.
"Pemerintah berkomitmen dalam penertiban perikanan Indonesia. Sudah jelas sekarang harus kapal dalam negeri, modal dalam negeri. Kami tidak perlu bantuan untuk menangkap ikan," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Selasa (21/6).
Susi juga menjelaskan mengenai alasan kebijakan deregistrasi kapal. Menurutnya, Kapal Ikan Asing (KIA) sudah banyak merugikan negara dengan mencuri ikan dan sumber daya di wilayah perairan Indonesia.
"Tentang kapal-kapal eks asing, ada kurang lebih 716 kapal eks asing yang masih ada di perairan Indonesia. Beberapa sudah melaksanakan proses deregistrasi. Kapal-kapal itu seolah-olah menjadi kapal yang berkewarganegaraan Indonesia, tapi banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pemberian kewarganegaraan sebuah kapal," beber Susi.
Selain itu, Susi juga mengimbau agar pengusaha-pengusaha yang mewakili kelompok KIA pelaku illegal fishing tidak lagi memengaruhi banyak pihak, dengan tujuan agar diizinkan menangkap ikan lagi di perairan Indonesia. Atas dasar itu, kata Susi, pihaknya membuat kebijakan nasional.
"Kami beri kebijakan-kebajikan. Pelaku illegal fishing dalam bentuk koorporasi. Jangan dibalik, seolah-olah kami buat pengusaha susah. Jangan disamakan kapal eks asing dengan usaha," tegasnya. (chi/jpnn)
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan perikanan Indonesia, khususnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai Tingkatkan Kompetensi dan Kepatuhan Perusahaan AEO
- Satpol PP Jakarta Siagakan 3.677 untuk Jaga Gereja saat Natal
- Ada Informasi Sekjen PDIP Jadi Tersangka? KPK Bilang Begini
- Dishub Jakarta Tiadakan Ganjil Genap saat Natal dan Tahun Baru
- Polda Maluku Tarik Seluruh Senjata Api Personel, Lalu Disimpan di Gudang Logistik
- Chico Hakim Sebut Kabar Hasto Kristiyanto Tersangka KPK Kental Muatan Politik