Menteri Susi Tak Kantongi Izin Usaha di Pulau Sevelak

Terkait dengan pengelolahan usaha di pulau Sevelak itu, selain tidak mengantongi ijin usaha lain dari Dinas Kelautan dan Perikanan, juga tidak ada ijin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Simeulue.

Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Simeulue, Asmanuddin, MH, yang dihubungi Rakyat Aceh, Selasa (25/11).

"Pengolahan usaha apapun di pulau Sevelak itu belum ada surat kami keluarkan dan tidak ada permohonan kepada kami", kata Asmanuddin

Masih menurut Asmanuddin, ijin usaha dikeluarkan usaha Menteri Susi, hanya izin lokasi tempat usaha penjualan tiket maskapai pesawat Susi Air, milik menteri asal Pangandaran, Jawa Barat tersebut.

Sebelumnya diketahui peralihan penguasaan pulau Sevelak dari warga kepada Menteri Susi, terjadi pada masa Pemerintahan Bupati Drs Darmili, berkuasa selama dua priode, sejak tahun 2002 hingga 2011.

Sehingga proses peralihan kepemilikan Pulau Sevelak dari warga Desa Salur, Teupah Barat, kepada Menteri Susi pada masa itu, berdalih untuk lokasi usaha bisnisnya yakni lokasi penangkaran dan karantina lobster, tidak pernah tersentuh dan tidak diketahui publik.

Kepemilikan pulau Sevelak mencuat kepermukaan, diduga telah terjadi transaksi jual beli dib awah tangah dengan harga, senilai Rp 60 juta dari seseorang bernama Jamal warga Desa Salur, Teupah Barat. Menteri Susi sempat membantah Pulau Sevelak ditukar dan diserahkan warga, setelah membantu pembangunan mesjid.

Di pulau Sevelak, telah dibangun sejumlah fasilitas, yakni satu unit rumah panggung, ukuran 9x6 meter memiliki satu kamar dan ruang tamu lumayan luas, dilengkapi dapur dan fasilitas listrik disuplay dari mesin pembangkit, jenis genset.