Menteri Tidak Bisa Dinilai Secara Profesi

JAKARTA - Pengamat Politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan penilaian kinerja kabinet yang dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sulit diterima masyarakat. Alasannya, karena menteri adalah jabatan politis yang diisi oleh kompromi politik, sementara UKP4 mendasarkan penilaian pada profesionalitas.

"Masalahnya, dari awal Kabinet Indonesia Bersatu II disusun berdasarkan kompromi politis antara SBY dengan parpol pendukung, sementara penilaian menjurus ke sisi profesionalitas atas kinerja para menteri. Ini sarat dengan subjektifitas dan sulit diterima logika," kata Yunarto Wijaya, di Jakarta, Selasa (13/7).

Penilaian UKP4, lanjut Hunarto, hanyalah langkah SBY untuk memberikan pencitraan bahwa dirinya tetap kritis terhadap hasil kompromi politik. Yunarto justru melihat para elit parpol kebingungan dan memahami penilaian UKP4 bakal mengarah pada reshuffle kabinet.

Yunarto melihat secara riil politik, SBY masih memperlihatkan kepercayaan penuh terhadap seluruh parpol pendukung. "Andai SBY akan memperlihatkan ketidakpercayaannya terhadap parpol pendukung, hal yang akan dijadikan simbol adalah perombakan total terhadap Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol pendukung. Kalau masih tidak efektif, baru masuk ke reshuffle kabinet," tegas Yunarto.