Menteri Tjahjo Ancam Kurangi DAK bagi Daerah yang Pejabatnya Sering Melancong

Menurut kabar yang beredar, sikap Gubernur Papua itu dilatar belakangi hasil tambang emas di Papua yang dikelola Freeport tidak dapat dinikmati masyarakat lokal. Sehingga perlu mengadakan protes untuk menunjukkan keseriusan mereka dengan tidak menyambut Jokowi. Disinggung kabar itu, Ryamizard semakin geram.

Menurutnya tidak perlu Papua memikirkan Freeport, karena anggaran untuk Papua sudah cukup besar.

"Enggak usah pikirin Freeport. Ada Rp 37 triliun APBD kita buat Papua. Dibagi coba, sekitar tiga juta penduduk, mewah itu. Tiap penduduk dapat ratusan juta. Tapi hormatnya di mana dua kali presiden ke sana enggak dijemput gubernur," tegas mantan KASAD itu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut B Panjaitan sepakat menindak tegas para pejabat daerah yang sering mangkir. Dia mengatakan, pihaknya sedang merumuskan sanksi konkret terkait hal ini.

"Kami sudah membahas dengan Mendagri bahwa banyak pejabat-pejabat di daerah yang sering tidak tinggal di daerah pemerintahannya. Banyak membuang-buang waktu di Jakarta dan di tempat lain. Dan kami bersepakat akan mengambil menindak tegas sesuai peraturan berlaku terhadap pejabat yang meninggalkan posnya dalam kurun waktu tertentu," ujar Luhut.

Berdasarkan data pemerintah pusat, seringkali ditemukan pejabat daerah yang keluar wilayah tugas. Hal tersebut memberi dampak minimnya pembangunan di daerah.

Luhut tidak menjabarkan rinci pejabat daerah mana saja yang sering melakukan itu, namun ia mencontohkan satu daerah seperti di Papua.

Kepala Staf Kepresidenan ini menekankan kewajiban pemerintah daerah yang harus benar-benar dijalankan. Di antaranya seperti memberi contoh pada masyarakat yang mereka pimpin. Selain itu, Pemda juga diwajibkan terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mengetahui permasalahan mereka.