Menteri Tjahjo Sebut Pemda Sering Ajukan Formasi CPNS Tanpa Lihat Kebutuhan Riil
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemda mengajukan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai dengan kebutuhan riil instansi masing-masing.
Menteri asal PDI Perjuangan itu menyebut pemda sering menyusun formasi CPNS yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil.
"Sering kali K/L khususnya pemda menyusun formasi atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan nyata, sehingga pegawai yang direkrut tidak dapat didayagunakan secara optimal," ujar Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/11).
Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, masih ada instansi pemerintah yang mengeluh karena formasi yang diajukan tetaptak terisi setelah pelaksanaan rekrutmen CPNS. Misalnya pada rekrutmen CPNS 2019 yang berlangsung hingga Oktober 2020.
Namun, pemerintah sudah meminta K/L dan pemda mengalihkan kebutuhan CPNS yang masih kosong tersebut kepada usulan formasi untuk rekrutmen tahun 2021 nanti.
"Namun demikian, pengalihan itu tetap memperhitungkan kebutuhan nyata dari instansi K/L, pemda masing-masing," kata mantan menteri dalam negeri itu.
Lebih lanjut Tjahjo mengharapkan adanya adaptasi kebiasaan baru (new normal) mendorong K/L dan pemda bisa melihat kebutuhan pegawai secara riil menggunakan pendekatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).
"Sehingga kebutuhan nyata pegawai, tidak sebanyak kebutuhan yang diinginkan," kata Tjahjo.(antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Menpan-RB Tjahjo Kumolo meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemda mengajukan formasi CPNS sesuai dengan kebutuhan riil instansi masing-masing.
Redaktur & Reporter : Antoni
- 5 Berita Terpopuler: BKN Ungkap Hal Mengejutkan, CPNS & PPPK 2024 Jangan Main-Main, Bisa Mundur Jika Ingin
- Surat Terbaru Lagi dari BKN, CPNS & PPPK 2024 Jangan Main-Main
- BKN: Lulus CPNS atau PPPK 2024 Hasil Optimalisasi Bisa Mundur, Mekanismenya Begini
- KemenPAN-RB Ingatkan Instansi Tenggat Waktu Laporan Kinerja Sudah Mepet
- Ribuan Honorer Tak Lulus PPPK Bakal Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya
- Honorer yang Sulit Daftar PPPK Tahap 2 Bisa Praktikkan Solusi MenPAN-RB