Menteri Tjahjo Singgung Kelebihan Pembayaran Honor Perjalanan Dinas di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah membelanjakan uang negara secara efektif dan efisien. Antara lain, dengan memastikan dana untuk rakyat disalurkan secara optimal dan dijaga dengan baik.

“Saya titip, belanja negara harus digunakan secara efektif dan efisien. Optimalkan pertumbuhan daerah dengan baik, dan jangan terjebak pada rutinitas. Pastikan dana untuk rakyat disalurkan dengan optimal dan dijaga dengan baik, karena nilai dana yang dikucurkan dari pusat ke daerah cukup besar,” ujar Tjahjo, saat membuka 'Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020' yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (18/6).

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga meminta pemda dalam menggunakan belanja modal tetap mengantisipasi belanja sosial seperti bencana alam.

“Belanja modal harus produktif, belanja sosial harus diantisipasi dengan baik. Antisipasi ketidakpastian yang ada serta risiko yang mungkin terjadi seperti bencana alam. Ini harus dijabarkan dengan baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Tjahjo juga mengemukakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagian pemda. Antara lain, penganggaran tidak sesuai dengan substansi, kelebihan pembayaran honorarium perjalanan dinas dan paket meeting serta kelebihan pembayaran modal.

Kemudian, pertanggungjawaban belanja kurang tertib, realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggaran, kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa termasuk jasa konsultasi dan penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai.

Tjahjo kemudian meminta pemda senantiasa meningkatkan inovasi dan tidak terjebak pada rutinitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program yang berjalan dengan baik.

“Rutinitas harus dievaluasi dan output program harus jelas karena peningkatan inovasi di daerah itu sangat diperlukan. Karenanya, perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program harus dilaksanakan dengan baik,” kata Tjahjo.