Menteri Tjahjo Tegaskan ASN tak Termasuk Kriteria Penerima Bansos
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan sosial (bansos).
Menteri Tjahjo mengatakan pada dasarnya ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap.
“Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” kata dia berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/11).
Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma menemukan data sebanyak 31.624 ASN menerima bantuan pemerintah.
Data tersebut ditemukan ketika Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Menteri Tjahjo menambahkan terkait sanksi yang diberikan kepada ASN penerima bansos, perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terlebih dahulu, untuk mengetahui sengaja atau tidaknya mereka melakukan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang untuk menetapkan diri sebagai penerima bansos.
Jika terbukti ASN melakukan tindakan curang, kata dia, maka yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Selain itu, tambah Tjahjo Kumolo, perlu dilakukan peninjauan terlebih dahulu mengenai mekanisme penetapan data penerima bansos oleh pemerintah daerah ataupun pihak terkait, sehingga dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang memang berhak.
Menteri Tjahjo menegaskan ASN tidak termasuk dalam kriteria penerima bansos. ASN merupakan pegawai pemerintah yang pada dasarnya memilki penghasilan tetap.
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
- Muhammad Musa'ad Tegaskan ASN Pelayan Masyarakat, Bukan Bos yang Minta Dilayani
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai