Menteri Trenggono Setop Ekspor Benur, Posisi Tawar Indonesia di Kancah Global Melambung
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Vietnam dikabarkan membuka peluang bekerja sama dengan Indonesia terkait budidaya lobster seiring langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menghentikan kebijakan ekspor benih bening lobster (Benur).
Menurut Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam jika pemerintah Vietnam akan melakukan kerja sama, dirinya menduga bahwa sikap pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempunyai nilai tawar.
"Jika kemudian pemerintah Vietnam akan melakukan kerja sama terkait budidaya lobster dan transfer teknologi, tentu bisa jadi karena dampak kebijakan politik Menteri Trenggono melarang ekspor bibit lobster. Secara ekonomi politik, ini karena ada langkah kebijakan yang menaikkan daya tawar pemerintah, sehingga Vietnam mengajak kerja sama," ungkap Arif.
Sementara, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim memandang sikap Trenggono positif.
"Kebijakan yang positif (menyetop ekspor benur). (Langkah selanjutnya) memfasilitasi pengembangan usaha pembenihan dan pembesaran benih lobster di dalam negeri," kata Abdul saat dikonfirmasi, Sabtu (6/3).
Ditambahkannya, kerja sama dengan Vietnam bisa baik atau sebaliknya. Pasalnya, bergantung pada peta jalan pengembangan usaha pembudidayaan lobster yang direncanakan oleh KKP sendiri.
"Karena sejatinya Vietnam dan Indonesia memiliki peluang berkembang yang sama besar di bidang budidaya lobster. Bedanya Vietnam lebih sistematis cara kerjanya, Indonesia masih sporadis," ungkap Abdul.
Sebelumnya, Menteri Kelautan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan komitmennya menghentikan ekspor benih lobster dan akan mengembangkan budidaya lobster di tanah air.
Indonesia menjadi makin seksi di mata asing setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menghentikan ekspor benih lobster alias benur
- Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Mampu Tumbuh di Atas 5 Persen Sepanjang 2024
- Mendagri Tito: Daya Beli Masyarakat tidak Menurun, tetapi Meningkat
- Catatan Ketua MPR: Hilirisasi SDA Butuh Iklim Usaha Kondusif
- GEKRAFS Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 8 Persen di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Perekonomian Nasional Bertumbuh tetapi Pemerintah Harus Tetap Waspada
- DPR Yakin Pemerintah Bisa Jaga Stabilitas Politik Agar Perekonomian tak Terganggu