Menteri yang Masuk Panama Papers Harus Jadi Prioritas KPK

Kedua, jika menteri yang memegang jabatan terkait pengelolaan BUMN dengan penanaman modal asing, malah mengalokasikan uangnya di perusahan atau perbankan yang tekait dengan Panama Papers, maka "Ini bukti bahwa menteri tersebut adalah pemimpin penuh kepalsuan dan tidak dapat dipercaya," tambahnya.

Karenanya, lanjut dia, sembari menunggu penyelidikan dari KPK, alangkah elegannya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri dari kabinet.

"Budaya mundur harus kita bangun di Indonesia agar negari ini cepat lepas dari cengkraman para penyamun yang menduduki jabatan publik. Sebagai contoh,  presiden Islandia sudah menyatakan mundur," pungkasnya. (boy/jpnn)