Menteri Yasonna Terseret e-KTP, Ini Reaksi Pak Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta penegakan hukum kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta bisa ditangani secara benar.
Soal dugaan keterlibatan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus e-KTP, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu memilih mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Asas praduga tak bersalah. Sudah, serahkan ke KPK," katanya kepada wartawan di sela-sela pembukaan Furnitur Expo di JICC Kemayoran, Jakarta Utara, Sabtu (11/3).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak profesional. "Jadi saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," tegasnya.
Sebelumnya nama Yasonna memang disebut dalam surat dakwaan atas Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjadi terdakwa perkara e-KTP. Menteri yang juga politikus PDI Perjuangan itu menerima uang USD 84 ribu terkait proyek e-KTP.(fat/jpnn)
Presiden Joko Widodo meminta penegakan hukum kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang sudah bergulir di Pengadilan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina
- Brando PDIP Minta Dispenda Kawal Ketat Kebijakan Pramono Turunkan Tarif BBM Kendaraan untuk Warga Jakarta
- Maqdir Sebut KPK Bangun Narasi Keliru Soal Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bikin Surat Lagi, Hasto Kian Yakin Perkara yang Menjeratnya sebagai Pengadilan Politik
- Sidang Lanjutan Hasto Kristiyanto Dihadiri Elite PDIP, Kepala Daerah, dan Keluarga